Tentang PPID NasDem

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PARTAI NASDEM

Pembentukan PPID Partai NasDem didasarkan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang awalnya bernama Kebebasan Mendapat Informasi Publik (KMIP).

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu program legislasi nasional Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 1999-2004 yang dibahas sejak tahun 1999.

Setelah melewati proses selama sembilan tahun, karena tuntutan akan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik maka pada tanggal 3 April 2008 UU KIP disahkan DPR dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008.

Pelaksanaan undang-undang KIP diberi waktu dua tahun setelah diundangkan. Pada tanggal 30 April 2010, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik efektif diberlakukan di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 7 bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, Partai NasDem sebagai salah satu badan publik wajib melaksanakan UU KIP tersebut.

Partai NasDem sudah mengikuti keterbukaan informasi sejak tahun 2015. Wujud partisipasi Partai NasDem dengan mengisi Kuesioner Penilaian Mandiri Keterbukaan Informasi Publik. Atas partisipasi ini, Partai NasDem mendapat penganugerahan yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Selanjutnya pada pasal 13 untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Pada November 2017, disusun Peraturan Organisasi NasDem terkait Keterbukaan Informasi Publik dan dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Partai NasDem. Kesiapan Partai NasDem dalam merespon pelaksanaan UU KIP, maka pada tahun 2017 Partai NasDem kembali mendapat penganugerahan dari Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla.

Partai NasDem juga telah membuat website partainasdem.id/ppid untuk memudahkan masyarakat luas dapat mengajukan permohonan untuk meminta informasi dan dokumentasi Partai NasDem kepada PPID sesuai dengan tata cara dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Partai NasDem. Pemohon informasi wajib memberikan keterangan mengenai alasan permintaan informasi publik dan tujuan penggunaan informasi publik dan menggunakannya sebagaimana mestinya.

Sebagai lembaga yang dimintai informasi Partai NasDem wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan dan bertentangan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang ditetapkan Partai NasDem.